RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM)

Nama:Sitty Ramliaty Singa

Nim:16021106078

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJM)

1.    Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan

dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut.

2.    RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan RPJMD

Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan

program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa

bakti tahun 2013-2018, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2005-2025 dengan Visi “Sumatera Selatan Unggul dan

Terdepan Tahun 2025”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi Provinsi

Sumatera Selatan 2005-2025 adalah (1) menjadikan Sumatera Selatan

sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2)

meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan

sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan

masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen

kepemerintahan.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 merupakan tahap

ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dengan

prioritas pembangunan menyeluruh disemua bidang, peningkatan daya saing

berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah

yang kondusif. Pada tahap ketiga RPJPD 2005-2025 arah kebijakan adalah (1)

menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan

RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018. BAB I

ekonomi dengan prioritas pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih dari 6,5

persen pertahun, penguatan struktur ekonomi yang didukung peningkatan

nilai tambah industri dan jasa, pengembangan sektor-sektor baru potensial,

peningkatan surplus perdagangan dan investasi, penurunan pengangguran

terbuka menjadi kurang dari 10 persen, penurunan kemiskinan dan

kesenjangan melalui pemberdayaan UMKM, dan penguatan kualitas SDM; (2)

menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penguasaan iptek, peningkatan

derajat kesehatan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan

perumahan, dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja

anak, dan kelompok marjinal lainnya, serta peningkatan kualitas kehidupan

beragama, seni dan budaya lokal; (3) mengelola dan memanfatkan sumber

daya yang berkelanjutan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya energi

yang berwawasan lingkungan, penataan ruang yang adil dan seimbang,

penguatan sistem transportasi wilayah dan revitalisasi pertanian dan

agribisnis; (4) membangun pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan

bertanggungjawab dengan prioritas penguatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum, penguatan

kapasitas keuangan daerah, penguatan peran serta masyarakat, keterbukaan

informasi, pembangunan politik lokal, peningkatan penegakan hukum,

peningkatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, serta

peningkatan keamanan dan ketertiban

3.    RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan

mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah

ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW

Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program

dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di

Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat

strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota sebagai

pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. RTRW Provinsi Sumatera Selatan

memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan

pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung

lingkungan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, pengembangan tata

ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan

beberapa hal berikut: (1) pengembangan sistem perkotaan provinsi yang

berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu keluarmasuk

(multi-gate) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan

spasial dengan daerah luarnya; (2) pengembangan sistem infrastruktur

wilayah yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi dan lumbung

pangan nasional; (3) pengembangan tata ruang yang akomodatif namun

tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam membutuhkan

pertimbangan aspek lingkungan, khususnya perwilayahan DAS dan sub DAS.

Hal ini berkaitan erat dengan penyediaan sumber daya air bagi

pembangunan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah sungai strategis

nasional seperti WS Musi, Sugihan, dan Banyuasin; (4) kedudukan dan

peranan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai “salah satu titik sentuh”

dan “pintu gerbang” Kawasan Barat Indonesia ke wilayah Internasional

(Asia-Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan lain-lain), serta ke wilayah

Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) antara Indonesia-Malaysia-Thailand

(IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan Singapura-Johor-

Riau (SIJORI) yang dapat memberi peluang pasar ekspor bagi Provinsi

Sumatera Selatan; serta (5) pembentukan sistem kota-kota secara hirarkis

dengan memperhatikan keseimbangan antar sub wilayah.

Sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan

dimaksudkan agar pelaksanaaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan

dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan

wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi

Sumatera Selatan juga diarahkan: (1) mewujudkan ruang wilayah Provinsi

Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk

tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi

ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat

pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber

daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang

kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan

keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang

di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7)

menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta

keserasian kegiatan antarsektor dan antarSKPD.

Dalam menyusun RPJMD, selain berpedoman pada RTRW daerah

sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah/provinsi lain yang

berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah

Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap

RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta

sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah

antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi

lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu

kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau

yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan

pembangunan daerah.

4.       RPJMD dan RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan prioritas

pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dengan Pemerintah. Prioritas pembangunan nasional

2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Provinsi

Sumatera Selatan adalah reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan;

kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur;

iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta kebudayaan, kreativitas,

dan inovasi teknologi. Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan juga memperhatikan tujuan pembangunan millenium (MDG’s).

Selain itu, penyusunan RPJMD Sumatera Selatan juga memperhatikan

arah kebijakan pengembangan wilayah Sumatera yang tercantum dalam

Buku III RPJMN 2010-2014, yaitu: (1) pengembangan Sumatera sebagai

sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan strategi meningkatkan

produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan,

hortikulutura, sawit, dan karet; (2) pengembangan sentra produksi perikanan

dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha

perikanan dan rumput laut; (3) pengembangan gugus (cluster) industri

unggulan dilakukan dengan strategi mengembangkan PKN Palembang

sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi;

(4) pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung

energi nasional dilakukan dengan strategi: (a) mengoptimalkan produksi

minyak, gas, dan batubara, dan (b) mengembangkan sumber energi alternative;

(5) pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dengan strategi

mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata

terpadu; (6) pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan

strategi: (a) meningkatkan kapasitas pembangkit listrik; (b) mengembangkan

integrasi sistem jaringan listrik; (c) diversifikasi sumber energi pembangkit

listrik; (7) penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan

dengan strategi: (a) meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas

Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur; (b) meningkatkan kapasitas

pelabuhan laut; (c). meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; (d)

mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai; (8) pengembangan

Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing

regional ASEAN dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan akses

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (b) memperluas jangkauan

pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin; (c)

meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja; (9) peningkatan program

penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan efektivitas

program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga

miskin; (10) reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:

(a) meningkatkan kualitas legislasi, (b) meningkatkan penegakan hukum,

HAM, dan pemberantasan korupsi, (c) meningkatkan kualitas pelayanan

publik yang terukur dan akuntabel; (11)pengembangan kawasan perbatasan

sebagai beranda depan wilayah nasional dilakukan dengan strategi: (a)

meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan, dan

(b) mengembangkan ekonomi lokal kawasan perbatasan; serta (12)

pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung

lingkungan dilakukan dengan strategi: (a) meningkatkan mitigasi bencana

alam; (b) pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.

5.             RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

 Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap SKPDdi

bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Provinsi Sumatera Selatan. Renstra SKPD memuat gambaran umum

pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD

disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama

lima tahun. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program

tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja

Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

6.       RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 setiap

tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas

program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Sumatera Selatan yang

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,

kecamatan,kabupaten dan provinsi. RKPD merupakan bahan utama

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran;

serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen

perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan

dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada

 

7.       Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN

PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

·       GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum wilayah Provinsi Sumatera Selatan menguraikan

tentang karakteristik wilayah dan kondisi aktual berupa geografis daerah,

penduduk dan tenaga kerja, sumberdaya alam dan lingkungan,

perekonomian daerah, pariwisata daerah, sosial budaya daerah,

infrastruktur, dan pemerintahan daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang

mempunyai luas wilayah 91.806,36 km2. Provinsi Sumatera Selatan

berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Provinsi Lampung di

sebelah selatan, Provinsi Bangka Belitung di sebelah timur dan Provinsi

Bengkulu di sebelah barat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Provinsi Sumatera

Selatan secara administratif dibagi menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4

(empat) kota, serta 228 kecamatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

(PALI), dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Musi Rawas Utara, maka Provinsi Sumatera Selatan secara administrasi

menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan jumlah desa

sebanyak 2.823 desa, 363 kelurahan dan 231 kecamatan.

Tabel 2. 1

Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan,

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013

8.      Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1o 37’ 27’’ sampai 4o 55’ 17’’

Lintang Selatan dan antara 102o 3’ 54’’ dan 106o 13’ 26’’ Bujur Timur.

Provinsi Sumatera Selatan dan dialiri banyak sungai besar dan kecil dengan

kekayaan sumber daya yang melimpah antara lain minyak bumi, batu bara

dan gas alam. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera

dengan panjang sekitar 750 km menjadi tempat yang subur bagi budi daya

pertanian dan perikanan, dan penghubung bagi perdagangan antardaerah

sejak jaman kerajaan Sriwijaya. Dengan letak geografis yang strategis,

Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pertemuan dan interaksi para

pedagang-pedagang asing terutama dari Arab, India dan Cina. Letak

geografis ini memberikan peluang bagi Sumatera Selatan untuk cepat maju

dan berkembang.

9.       Topografi

Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari

daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Wilayah

Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah dari Barat ke Timur dengan

ketinggian antara 400-1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah

dengan ketinggian rata-rata antara 900-1200 mdpl berada pada bagian Barat

yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini

memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada di Gunung

Dempo dengan ketinggian 3.159 mdpl, kemudian Gunung Bungkuk dengan

ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl,

dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl.

Bagian Timur merupakan daerah pantai dengan tanah terdiri dari rawa

dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya merupakan

tumbuhan Palmase dan bakau. Sedangkan di bagian tengah merupakan

wilayah dengan dataran rendah yang luas.

Tabel 2. 2

Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng

10.   Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1o 37’ 27’’ sampai 4o 55’ 17’’

Lintang Selatan dan antara 102o 3’ 54’’ dan 106o 13’ 26’’ Bujur Timur.

Provinsi Sumatera Selatan dan dialiri banyak sungai besar dan kecil dengan

kekayaan sumber daya yang melimpah antara lain minyak bumi, batu bara

dan gas alam. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera

dengan panjang sekitar 750 km menjadi tempat yang subur bagi budi daya

pertanian dan perikanan, dan penghubung bagi perdagangan antardaerah

sejak jaman kerajaan Sriwijaya. Dengan letak geografis yang strategis,

Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pertemuan dan interaksi para

pedagang-pedagang asing terutama dari Arab, India dan Cina. Letak

geografis ini memberikan peluang bagi Sumatera Selatan untuk cepat maju

dan berkembang.

11.   Topografi

Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari

daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Wilayah

Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah dari Barat ke Timur dengan

ketinggian antara 400-1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah

RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018. BAB II

dengan ketinggian rata-rata antara 900-1200 mdpl berada pada bagian Barat

yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini

memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada di Gunung

Dempo dengan ketinggian 3.159 mdpl, kemudian Gunung Bungkuk dengan

ketinggian 2.125 mdpl, Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl,

dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl.

Bagian Timur merupakan daerah pantai dengan tanah terdiri dari rawa

dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya merupakan

tumbuhan Palmase dan bakau. Sedangkan di bagian tengah merupakan

wilayah dengan dataran rendah yang luas.

Tabel 2. 2

Luas Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Panjang wilayah

pesisir di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 450 km dari Sungai Benu (batas

Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung). Berdasarkan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan pesisir pantai timur terdapat

kawasan strategis provinsi yaitu di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten

Ogan Komering Ilir.

Wilayah pegunungan terdapat di bagian Barat Provinsi Sumatera

Selatan dengan puncak tertinggi Gunung Seminung (1.964 m) dan Gunung

Dempo (3.159). Daerah ini tersusun dari bentukan lembah, dataran tinggi

plateau dan kerucut vulkanik. Bagian penting wilayah ini adalah lembahan

yang merupakan lahan budidaya pertanian. Punggungan Sumatera, deretan

bukit barisan merupakan bagian sistem pegunungan dari Sunda Shield,

terbentuk pada zaman tersier, dimana batas Sunda Shield yaitu Lempeng

yang secara berangsur-angsur menekan dan menunjam di bawah

Paparan Sunda, menghasilkan deretan Pegunungan Bukit Barisan.

Kawasan yang termasuk daerah bahaya Gunung Dempo terdiri dari

Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam dengan luas total

seluas 36.850 Ha atau sekitar 0,40 persen dari total luas wilayah Provinsi

Sumatera Selatan. Kabupaten tersebut merupakan daerah rawan bencana

gempa bumi dengan total pesentase terhadap luas wilayah 3,28 persen

terdiri dari Kabupaten Empat Lawang persentase terhadap luas wilayah 1,92,

Kabupaten Lahat persentase terhadap luas wilayah 1,16 Kota Pagar Alam

persentase terhadap luas wilayah 0,19.

12.      Geologi

Berdasarkan tatanan tektoniknya, wilayah Provinsi Sumatera Selatan

menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai

Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik

yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat.

Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong

antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia

di timur laut pada tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak

di sepanjang Parit Sunda yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera,

dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring -300 di

bawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda.

Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan

terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan

orientasi barat laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur Oligosen-

Plistosen. Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar

naik. Sesar normal dengan pola kelurusan barat laut-tenggara tampak

berkembang pada runtutan batuan berumur Oligosen-Moisen, sedangkan

struktur dengan arah umum timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barattimur

terdapat pada sikuen batuan berumur Plio-Plistosen. Sesar naik

biasanya berarah barat laut-tenggara, timur laut-barat daya dan barat-timur,

dijumpai pada batuan berumur Plio-Plistosen dan kemungkinan merupakan

hasil peremajaan struktur tua yang berupa sesar tarikan.

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur

laut-barat daya, relatif tegak lurus dengan struktur regional atau sejajar

dengan arah pergerakan tektonik di Sumatera. Pembentukan struktur

lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi

yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam,

batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk

antiklinorium telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap

hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi

cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya

energi fosil non fosil di wilayah ini.

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan

kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping,

andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di

Provinsi Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa,

aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara;

(2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat

kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu

gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung

gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih

lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6)

formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan

batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

13.        Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya

sumberdaya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan,

Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi

Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai

utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Sebagian besar sungaisungai

bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan

dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan

bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya,

seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi,

Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas.

Air sungai di Sumatera Selatan pada umumnya berwarna keruh dan

membawa endapan lempung (suspensed materials). Hal ini disebabkan salah

satunya oleh kegiatan penebangan pohon-pohon (hutan) yang tidak

terkendali sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan sedimentasi di sepanjang

aliran sungai. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada pendangkalan aliran

sungai dan pergeseran pola aliran sungai.

Air permukaan merupakan sumber daya air yang paling strategis karena

dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Air

permukaan dapat langsung digunakan sebagai sumber bahan baku

keperluan manusia, hewan, industri, dan kebutuhan lainnya. Keberadaan air

permukaan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu.

Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi

keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan

dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam.Kondisi yang datar

demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah

genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang

berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara

musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang mencapai

puncaknya genangan lebak sampai 500.000 Ha, sedang pada musim kemarau

yang panjang genangan lebak tinggal 5.000 Ha.

Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai

terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam

memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Malahan masih banyak

penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Mereka

mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit,

kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat musim

hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum. Kebiasaan ini

sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu. Hanya saja dulu air sungai

masih belum terlalu tercemar. Saat ini penggunaan air sungai tanpa pengolahan

khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena pencemaran sungai

sudah sangat tinggi.

·            DAS (Daerah Aliran Sungai)

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan

ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Penetapan Wilayah Sungai, wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII

mencakup 4 (empat) Wilayah Sungai (WS): Musi, Sugihan, Banyuasin, dan

Lemau (MSBL). DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan bagian dari WS

MSBL terdiri dari DAS Musi, DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS

Bulurariding dan DAS Mesuji (BPDAS Musi).

Wilayah Sungai Musi dengan nama DAS Musi, Lakitan, Rawas,

Semangus, Batang Hari Leko, Wilayah Sungai Sugihan dengan nama DAS

Burung, Gaja Mati, Pelimbangan, Beberi, Olok, Daras, Medang, Padang,

Banyuasin, Senda, Limau, Ibul, Puntian, Pangkalan Balai, Buluain, Kepayang,

Mangsang, Kedawang,Titikan, Mendes, Tungkal, Keluang, Lalan,

Supat, Lilin.

·         Rawa

Luas rawa di provinsi Sumatera Selatan sekitar 1.483.662 Ha atau

17,11% dari luas wilayah daratan yang terbagi menjadi RPS (rawa pasang

surut), RL (rawa lebak). Rawa tersebut terdapat di Kabupaten Banyuasin

dengan jumlah RPS 19 dan RL 1, di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah

RPS 7 dan RL 1, di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah RPS 3 dan RL

63, di Kabupaten Ogan Komering Ilir RPS 4 dan RL 14, sedangkan untuk

Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Timur Hanya terdapat RL yaitu Kabupaten

Ogan Ilir dengan jumlah 53 dan OKU Timur dengan jumlah 5. Sementara,

Kota Palembang hanya terdapat 1 RPS.

14.         Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan

variasi curah hujan per hari 61,0/17-634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap

bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan

curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang

cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata

suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan

Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni.

15.        Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Sumatera Selatan merupakan bagian dari usaha

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk

menunjang kehidupan manusia; menjaga keragaman habitat bilogi;

menyediaan sumber bahan mentah, energi dan mineral; mengatur

perubahan iklim; mendorong pengendalian sampah dan polusi; menyediakan

ruang kehidupan; menjadi penghubung spasial bagi mobilitas orang dan

barang; dan menyimpan dan melindungi berbagai wairsan sejarah.

Penggunaan lahan di Sumatera Selatan sangat menentukan dan saling

mempengaruhi dengan pola kegiatan sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat.

Berdasarkan data luas penutupan lahan tahun 2010, penggunaan lahan

di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk mendukung

pertanian lahan kering campur sekitar 32,91 persen, belukar rawa sekitar

10,33 persen, semak belukar sekitar 10,23 persen, perkebunan 8,34 persen

dan pertanian lahan kering sekitar 6,48 persen. Dalam upaya

mengoptimalkan penggunaan lahan, Sumatera Selatan telah ditetapkan

sebagai lumbung pangan dan lumbung energi. Selain itu, Sumatera Selatan

juga menjadi salah satu koridor ekonomi Sumatera dan menjadi salah satu

kawasan ekonomi khusus (KEK) di Tanjung Api-api.

Tabel 2. 3

Luas Penutupan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan

2006-2010 (Ha)

Penetapan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan terkait dengan

ketersediaan potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan

sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering.

Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah,

ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Berbagai upaya

dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lahan

yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan

jaringan irigasi dan rawa, penggunaan bahan baku, peningkatan

keterampilan petani dan kemampuan petani mengakses modal perbankan,

dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian.

Penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi akan

mendorong optimalisasi pengelolaan lahan untuk memanfaatkan potensi

sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi,

batubara dan panas bumi untuk penyediaan energi bahan bakar, rumah

tangga dan industri. Selain itu, pembangunan koridor ekonomi dan kawasan

ekonomi khusus Tanjung Api-api juga memerlukan lahan yang luas sehingga

mengubah penggunaan lahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lumbung pangan,

api antara lain adalah meningkatnya lahan kritis, meningkatnya alih fungsi

lahan, maraknya penimbunan rawa, rusaknya daerah hutan mangrove dan

pesisir, banyaknya tambang galian C liar dan pembalakan hutan,

meningkatnya konflik kepemilikan lahan, serta meningkatnya spekulasi lahan

yang menyebabkan harga lahan tinggi.

Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong

pengelolaan dan peruntukan lahan secara baik, transparan, akuntabel dan

berbasis hukum sehingga penggunaan lahan akan menjamin pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan.

16.         Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan bergambut seluas

1,42 juta ha atau 15,46 persen dari luas wilayah. Dengan luasan seperti ini

menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas kedua di

Pulau Sumatera (setelah Provinsi Riau) yang memiliki kawasan gambut.

Dilihat dari ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan

memiliki ketebalan yang bervariasi antara 50-400 cm atau termasuk

kategori dangkal hingga dalam. Sekitar 96,8 persen termasuk gambut

dangkal hingga sedang, sisanya 3,2 persen atau 45.009 ha merupakan

gambut dalam yang sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin,

Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan

Komering Ilir. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan

Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung

apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 m.

Tabel 2. 4

Sebaran dan Luas Kawasan Gambut Menurut Kedalaman

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas

3.670.957 ha atau sekitar 41,96 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di

Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik yang

disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun perubahan musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh

masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Selatan saja, tapi juga masyarakat

yang berada di provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan

dampak internasional hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan

Singapura.

Tabel 2. 5

Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status

Sumberdaya air di Provinsi Sumatera Selatan dibedakan menjadi 2

bagian, yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya air, karena

dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai

Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari

sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya.

Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran sungai

terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama dalam

memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga masih banyak

penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Mereka

mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau ditambahkan kaporit,

kemudian langsung digunakan sebagai air untuk dimasak atau pada saat

musim hujan mereka menampung air hujan untuk dijadikan air minum.

Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak dahulu.

tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya bagi kesehatan, karena

pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

Komponen utama pembentuk air tanah adalah air hujan yang sebagian

meresap ke dalam tanah di daerah imbuh (recharge area) dan sebagian

tersimpan di dalam akuifer serta sebagian lagi keluar secara alamiah di

daerah luah (discharge area). Berdasarkan tempatnya air tanah tidak

terlepas dari litologi dan morfologinya. Melihat persebaran keberadaan air

tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibedakan menjadi : wilayah air

tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan wilayah air tanah kaki

gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah

di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata

Lingkungan, diketahui bahwa cekungan air tanah yang terdapat di Provinsi

Sumatera Selatan sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu: (1) Dua cekungan di

dalam provinsi: (a) CAT Karangagung (Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan

Komering Ilir); (b) CAT Palembang-Kayuagung (Kab. Musi Banyuasin, Kab.

Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang dan Prabumulih); dan (2) tujuh

cekungan lintas batas provinsi: (a) CAT Jambi-Dumai (Prov. Sumsel, Prov.

Jambi, dan Prov. Riau); (b) CAT Bangko-Sarolangun (Prov. Sumsel dan Prov.

Jambi); (c) CAT Sugiwaras (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi); (d) CAT Lubuk

Linggau-Muara Enim (Prov. Sumsel, Prov. Bengkulu, dan Prov. Lampung);

(e) CAT Muaraduo-Curup (Prov. Sumsel dan Prov. Bengkulu), (f) CAT

Baturaja (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung), dan (g) CAT Ranau (Prov.

Sumsel dan Prov. Lampung).

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya energi yang

sangat melimpah, baik sumberdaya energi fosil maupun non fosil. Jenis

sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan

cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang

cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang

bersifat terbarukan seperti panas bumi, biomasa, dan mini/mikro-hidro,

terdapat dalam jumlah yang signifikan. Potensi sumberdaya energi

terbarukan ini apabila dikembangkan secara optimal akan memberikan

alternatif untuk menggantikan penggunaan energi fosil.

Potensi cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan hingga

saat ini tersebar di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin,

Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih.

Cadangan minyak di 8 (delapan) daerah tersebut diperkirakan sebesar 757,6

MMSTB atau sekitar 8,78 % dari total cadangan minyak bumi nasional.

Berdasarkan statusnya cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan

dengan status terbukti sebesar 448,2 MMSTB atau 10,7 % dari total

cadangan terbukti minyak bumi nasional.